Postingan

Menampilkan postingan dari 2017

Adagium Sindiran

Dalam konsep normatif, bisa dikatakan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Namun terdapat adagium menarik yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa: "Ada dua alat pemersatu bangsa, yaitu: (1) Malaysia; (2) KPK."

Solusi Atas Pengakuan Trump Terhadap Yerussalem

Pengakuan Yerussalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump, merupakan perwujudan dari suatu adagium pribadi saya yg menyebutkan bahwa "Hukum Internasional akan tumpul jika dihadapkan dengan negara Adidaya". Jika hukum sudah kalah dengan dominasi politik, maka tak ada yg bisa diharapkan lagi dari penegakan hukum itu. Sehingga jalan paling masuk akal untuk meruntuhkan klaim itu, hanyalah dengan politik. Permasalahan ini akan menguji seberapa kuat dominasi negara-negara mayoritas Islam dihadapan Amerika.
.
Jika seandainya terjadi skenario terburuk, bahwa Yerussalem benar-benar sah menjadi ibu kota Israel hingga tahap eksekusi, maka jelas negara-negara Islam tak mampu mengalahkan dominasi Amerika. Bagaimana solusi nya? Hanya satu, yakni bagaimana caranya kita menarik Rusia ke dalam permainan, sebagaimana yg terjadi di Suriah.
.
Oleh : @idikms

GOOD GOVERNANCE

Good governance diartikans sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yangbersifat mengarahkan, mengendalikan dan memperngaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari . Good govermant adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Indicator pemerintah yang baik adalah jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indicator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualnya terus meningkat, dengan indicator rasa aman, tenang dab bahagia serta sense of nationality yang baik. Prinsip-prinsip good governance, yaitu
1. Partisipasi (participation) bahwa msyarakat berhak dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
2. penegakan hukum sebagaimana karakter penagakan hukum yaitu, a) supremasi hukum the s…

ASAS HUKUM TATA NEGARA

Obyek asas HTN sebagaimna obyek yang dipelajari dalam HTN, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas HTN sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentunkan tipe Negara dan asaa kenegaraan bersangkutan. Sebagaimana asas-asas HTN yaitu :
• asas pancasila bahwasanya setiap Negara didirikan atas falsafah tertentu.
• asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.
• Salah satu yang terpenting dalam Negara hukum adalah asas legalitas, dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip2 demokrasi.
• asa…

HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah. Yang dimaksudkan dengan peraturan daerah (perda) meliputi ;
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Hirarki perundang undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undan…

MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

Sumber hukum formal diartikan sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Atau menurut Utrecht sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Sedangkan hukum materiil adalah sumber hukum yang mentukan isi hukum.Dengan demikian bahwa sumber hukum formal ini sebagai bentuk pernyataan berlakuknya hukum materiil sumber hukum Tata Negara bahwasanya sumber hukum tata Negara tidak terlepas dari pada sumber hukum formil dan materil pertama, sumber hukum materil tata Negara adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu:
• dasar dan pandangan hidup bernegara sepeti pancasila
• kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah hukum tata Negara. Sepeti halnya denga kekuatan dalam proses perumusan dan perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum. Kedua, sedangkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu
a. hukum perundang-undangan keta…

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Sumber Hukum Sumber hukum bermacam-macam pengetian adalah tergantung pada sudat mana kita melihanya. Namun demikian sebagai gambaran berikut dua pakar hukum dibawah ini sebagai gambaran tentang sumber hukum Pengertian Sumber Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu :
a. sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangs, dans ebagainya.
b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum prancis, hukum romawi dan lain-lain
c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat)
d. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.
e. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan menurut Joeniarto bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi :
• sumber hukum dalam artian sebagai asal h…

HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN

HTN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU LAINNYA ilmu Negara “ilmu negara” diambil dari istilah bahasa Belanda Staatler yang berasal dari istilah bahasa Jerman Staatslehre dalam bahasa inggeris disebut teory of state dalam bahasa Perancis Theorie d’etat. Ilmu Negara adalah menyelidiki asas –asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara. George Jellinek dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu : a) ilmu Negara dalam arti sempit staatswissenschaften b) ilmu pengetahuan hukum rechtwissenschaften ilmu pengetahuan hukum rechtwissenschaften menurut Jellinek adalah Hukum public yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan sebagainya.  Ilmu Politik Menurut Hoetink bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi Negara. Ilmu Negara dan hukum tata Negara meyelidiki kerangka yuridis dari Negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kera…

RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

Membicarakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.


RUANG LINGKUP KAJIAN HTN Dalam kepustakaan Belanda perkataan Staatsrecht, dalam bahasa istilah inggeris dikenal dengan “constitusional law” bahasa prancis droit constitusionnel (hukum Tata Negara) mempunyai dua macam arti, Pertama sebagai staatsrechtswetenschap (Ilmu Hukum Tata Negara) kedua sebagai Positif staatsrecht (hukum tata Negara posistif). Sebagai ilmu HTN ; HTN mempunyai obyek penyelidikan dan mempunyai metode penyelidikan, sebagaimana dikatakan Burkens; bahwa obyek penyelidikan Ilmu HTN adalah system pengambilan keputusan dalam Negara sebagaimana distrukturkan dalam hukum (tata) positif. Seperti UUD (konstitusi), UU, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga nega…

DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Hukum tata negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut.  Selain pengertian secara umum, ada pula pengertian menurut para ahli. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum tata negara adalah Van der Pot, dimana ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.
Selain Van der Pot ahli lain yang mengemukakan pendapatnya adalah Scholten. Hampir mirip dengan Van der Pot, ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, menurut Scholten bahwa dalam organ…

KESULITAN PENDEFINISIAN HUKUM

Kurang lebih 200 tahun lalu Imanuel Kant pernah menulis sebagai berikut :
Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht
Artinya: Masih banyak juga sarjana hukum yang mencari-cari suatu defenisi tentang hukum.
Sesungguhnya ucapan Khant hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum namun setiap pembatasan tenntang hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.
Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, S.H. kedalam bahasa indonesia dengan nama Pengantar Ilmu Hukum mengemukakan bahwa:
“ Hukum terdapat di seluruh dunia, dimana terdapat suatu masyarakat manusia”
Mr. Dr. I Kisch mengemukakan bahwa:
Doordat het recht onwaarneembaar is ontstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie”.
Artinya: Disebabkan hukum tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, maka …

DEFINISI HUKUM MENURUT BANYAK AHLI

Pengertian hukum menurut para ahli dan maknanya; 1.Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht) ØE. Utrecht mengartikan hukum sebagai alat daripada penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli penguasa. 2.Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. ( Satjipto Raharjo) ØSatjipto Raharjo membahas hukum dalam perspektif filsafati dan bersifat …